DASAR – DASAR KOMUNIKASI

Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari pengirim kepada penerima melalui sebuah saluran untuk menghasilkan dampak yang diinginkan dengan menggunakan symbol/lambing yang umum. Symbol yang digunakan bisa berupa bahasa tulisan, gambar, musik dan sebagainya.

Unsur Unsur Komunikasi

Dalam proses komunikasi ada 5 unsur dasar yaitu : sumber informasi (komunikator); pesan ; saluran komunikasi (media); penerima informasi( komunikan ), dampak atau akibat dan umpan balik.

Sumber

Adalah orang yang mula – mula memberikan aksi komunikasi atau memberikan pesan kepada penerima, pengirim pesan biasa juga disebut komunikator. Dalam membuat pesan kepada penerima terjadi proses encoding (pengkodean) yaitu proses menerjemahkan gagasan ke dalam symbol – symbol yang umum atau sudah dikenal ( kata, bahasa, gambar dan sebagainya ) menjadi pesan yang mudah dipahami. Sumber informasi bisa individu/perorangan atau lembaga yang memulai proses komunikasi.

Pesan

Pesan adalah informasi yang ingin disampaikan oleh pengirim kepada penerima. Pesan yang disampaikan bisa berupa pesan verbal yaitu semua jenis komunikasi lisan yang menggunakan kata-kata, bisa juga berupa pesan non verbal seperti bahasa tubuh (ekspresi wajah, sikap tubuh, nada suara, gerakan tangan, cara berpakaian dan sebagainya ), musik tarian atau bahasa isyarat.

Saluran

Unsur ini merupakan media atau sarana yang digunakan supaya pesan dapat disampaikan oleh sumber kepada si penerima. Saluran seringkali disebut dengan metode komunikasi. Saluran komunikasi bisa saja sederhana, misalnya mengunakan kata-kata/suara, tetapi juga prosesnya bisa tidak sederhana. Misalnya kita bisa menggunakan radio untuk kampanye tingkat kota, bisa menggunakan arisan warga untuk kampanye di tingkat RW dengan menggunakan berbagai media seperti leaflet, kartu bergambar dan sebagainya.

Penerima

Adalah orang –orang yang menerima pesan dari komunikator, biasa juga disebut komunikan. Saat menerima pesan dari pengirim, terjadi proses penafsiran kembali pesan – pesan yang diterimanya yang disebut encoding. Proses decoding sangat dipengaruhi oleh persepsi dan latar belakang sosial budaya dari komunikan.

Dampak/akibat

Dampak apa yang kita inginkan dari pesan yang disampaikan

• Apakah kita ingin meningkatkan kesadaran kelompok sasaran
• Apakah kita ingin mengubah sikap mereka
• Apakah ingin meningkatkan keterampilan mereka, atau
• Apakah ingin mengubah perilaku mereka ?

Umpan Balik

Umpan balik mengacu pada segala informasi yang diperoleh kembali si pengirim pesan dari si penerima. Kegunaan umpan balik :

Dapat membantu sumber dalam menentukan keberhasilan usaha komunikasinya

Sumber dapat memperkuat pesan atau mengubah strateginya berdasarkan umpan balik yang diterima.

Dapat digunakan untuk merencanakan program komunikasi yang lebih berhasil untuk masa datang.

Pada saat memberikan umpan balik komunikan juga akhirnya bertindak sebagai komunikator yang memberikan pesan kepada komunikator pertama. Sehingga komunikator dan komunikan sebetulnya keduanya merupakan sumber informasi dan masing – masing memberi dan menerima pesan secara serentak dan pada saat yang bersamaan terjadi proses saling mempengaruhi.

Membangun Komunikasi Yang Efektif

Banyak di antara kita menganggap bahwa komunikasi itu mudah, tetapi apakah betul demikian ?. Hanya bila kita memasuki suatu pengalaman di mana proses komunikasi yang kita lakukan rusak atau macet, kita baru menyadari bahwa komunikasi itu ternyata tidak mudah. Misalnya pada saat kita mengajak tetangga kita untuk ikut dalam kegiatan rembug warga, seringkali yang kita terima hanyalah tatapan mata dingin, sikap acuh tak acuh atau bahkan umpatan. Gambaran tersebut memperlihatkan kegagalan kita sebagai sumber dan penerima pesan dalam berkomunikasi.

Untuk mengurangi kegagalan komunikasi diperlukan keterampilan komunikasi yang efektif. Meskipun berbicara dan mendengarkan pembicaraan orang lain cukup mudah, tetapi ada perbedaan yang besar antara pembicaraan yang normal dan komunikasi yang terampil. Komunikasi yang efektif membutuhkan kepekaan dan keterampilan yang hanya dapat kita lakukan setelah mempelajari proses komunikasi dan kesadaran akan perilaku orang lain dan perilaku kita pada saat sedang berkomunikasi. Pada dasarnya bila kita menginginkan komunikasi yang efektif kita harus memahami apa yang menjadi penyebab perilaku orang lain. Semakin besar tanggapan positif terhadap pesan yang kita sampaikan artinya semakin efektif komunikasi yang kita lakukan.

Cara Berkomunikasi yang Efektif ?

a)      Pesan–pesan akan mudah diterima apabila pesan–pesan tersebut memiliki sifat – sifat atau prasyarat sebagai berikut :

• Sesuai dengan kebutuhan yang dirasakan masyarakat
• Informasi yang tepat dengan keadaan mereka
• Dapat diterima dan cocok dengan kebudayaan dan kepercayaan kelompok sasaran
• Informasi yang benar secara teknis/ilmiah
• Sederhana dan mudah dimengerti
• Murah atau hanya perlu waktu dan usaha yang minim untuk melakukannya.

Yang paling penting, pesan harus berdasarkan pada kebutuhan nyata masyarakat dan menekankan hal–hal penting bagi mereka., bukan hal penting bagi lembaga penyelenggara program yang menyampaikan pesan. Setiap hari, masyarakat dibanjiri banyak pesan yang beranbekaragam. Agar pesan-pesan kita dapat menarik perhatian atau menggugah minat kelompok sasaran kita harus mengemasnya dengan baik. Informasi yang berguna dan sesuai terkadang tidak diperhatikan oleh masyarakat, karena disampaikan dengan cara yang kurang tepat (misalnya terlalu menantang situasi yang berlaku ), membosankan, atau terlalu banyak muatan teknis.

b)      Memilih saluran yang tepat, dalam memilih saluran yang akan dipergunakan untuk program komunikasi, tidaklah sesederhana memilih saluran yang satu atau yang lain. Kita dapat mempergunakan satu atau kombinasi dari keduanya, tergantung  pada tujuan komunikasi dengan memperhitungkan pula keunggulan dan kelemahan setiap media.

c)      Dalam setiap komunikasi,  paling baik bila perhatian diawali dari unsur penerima  (biasanya disebut Khalayak atau Kelompok Sasaran). “ Kenali khalayak anda “, merupakan prinsip dasar dalam komunikasi. Pertanyaan pertama yang harus kita ajukan adalah, “siapakah khalayak kita ?”. Jika kita tidak dapat mengidentifikasi secara khusus dengan siapa kita akan berkomunikasi selain dengan “seseorang” atau “masyarakat umum”, kita sebaiknya tidak melanjutkan proses komunikasi sebelum kita memperjelas hal tersebut.

Mengenali siapa yang ingin kita jangkau dapat membantu kita dalam mengembangkan pesan yang sesuai, memilih media yang sesuai dan menentukan saluran yang paling mungkin untuk menjangkau mereka. Sebaiknya, kita menemukan beberapa karakteristik khalayak yang relevan seperti data kependudukan, termasuk karakteristik mereka yang berhubungan dengan media  serta tingkat pengetahuan, sikap dan perilaku yang berhubungan dengan topic yang ingin kita komunikasikan.

 

Tahapan Komunikasi

Bagi kita yang bekerja dalam pengembangan masyarakat, kita berkomunikasi dengan tujuan yang khusus – yaitu untuk mengupayakan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui perubahan manusia, serta faktor sosial dan politik yang mempengaruhi sikap mereka. Untuk mencapai tujuan – tujuan tersebut, komunikasi yang berhasil harus melewati beberapa tahapan. Karenanya, penting untuk mempelajari apa yang terjadi dalam setiap tahap untuk mencegah kegagalan dalam proses komunikasi.

Menjangkau khalayak

Komunikasi tidak akan efektif kalau khalayak tidak dapat menjangkau atau mendengarnya. Hal ini nampak sangat jelas dan masuk akal, namun banyak program gagal pada tahap pertama tersebut. Contoh – contoh pesan yang tidak menjangkau khalayak adalah :

Siaran radio yangmengudara pada waktu yang tidak tepat setiap harinya

Brosur penyuluhan yang hanya dibiarkan berdebu di sudut kantor atau diberikan pada orang yang tidak tepat. “ Mengajari orang yang sudah memahami “

Menarik perhatian khalayak

Setiap komunikasi harus menarik perhatian dahulu sehingga masyarakat akan berusaha untuk mendengarkan atau membacanya. Banyak contoh kegagalan dalam hal ini :

Masyarakat hanya melewati poster tanpa membacanya karena sebagian besar terdiri dari tulisan (tidak ada gambar)

Di dalam kelas, ibu-ibu tidak memperhatikan karena materi yang diberikan oleh fasilitator membosankan

Kader memindahkan atau mengganti saluran radio ke saluran lain karena materi yang dibahas hanya berbicara tentang hal – hal teknis saja

Karena penyampaian materi (isu yang controversial) kurang tepat, beberapa peserta tidak mau mendengar lagi, “Daripada kita pusing dengan konflik yang akan terjadi, lebih baik kit tidak ikut-ikutan”.

Pemahaman pesan

Masyarakat mencoba mengartikan apa yang mereka lihat atau dengan. Dalam hal ini penafsiran setiap orang dalam komunikasi tergantung pada banyak hal. Kesalahfahaman dapat terjadi bila :

• Materi merupakan hal yang asing atau sangat baru bagi khalayak
• Bahasa terlalu rumit dan istilsh – istilah yang digunakan tidak biasa didengar
• Gambar memuat diagram yang rumit dengan detail yang membingungkan
• Informasi yang disajikan terlalu banyak/berat sehingga sulit untuk diserap
• Kalimat/gambar yang digunakan mempunyai arti luas sehingga dapat memberikan/memungkinkan penafsiran lain.

Penerimaan atau penolakan pesan

Setelah proses “pengolahan” pesan, si penerima mungkin menerima atau menolak informasi berdasarkan tingkat keuntungan yang disajikan atau ketidaktepatan informasi tersebut dengan situasi mereka. Biasanya lebih mudah mempromosikan sesuatu karena hasilnya mudah atau cepat untuk dilihat dampaknya, misalnya penggunaan urea agar padi atau jagung tumbuh lebih cepat. Namun penerimaan pesan akan lebih sulit bila kita berusaha mengubah suatu kepercayaan atau kebiasaan yang telah lama mereka anut di dalam kehidupan mereka. Jika suatu kepercayaan telah dianut oleh seluruh masyarakat atau merupakan bagian dari kepercayaan yang lebih mendasar seperti agama, kita dapat memperkirakan betapa sulitnya mengubahnya, apalagi kalau kita hanya mempergunakan metode komunikasi atau pendekatan yang tidak tepat.

Perubahan sikap/perilaku

Jika khalayak menerima informasi, penerimaan mereka dapat menjadi perubahan sikap (yang nantinya dapat menuju pada perubahan perilaku) sesuai dengan tujuan komunikasi kita. Namun, meskipun telah terjadi perubahan kepercayaan atau sikap, tidak selalu otomatis perilaku mereka berubah. Komunikator perlu mengetahui faktor penghalang yang mungkin ada dalam perubahan perilaku, dan mencoba mengatasinya dengan baik. Tekanan yang berasal dari orang lain dalam sebuah keluarga, masyarakat atau lingkungan dapat mencegah seseorang untuk mengubah perilakunya.

Ada banyak contoh penerimaan pesan yang tidak dapat mengubah sikap atau perilaku kelompok sasaran, misalnya :

Seorang pedagang setuju bahwa trotoar tidak bisa dipergunakan sebagai tempat berjualan, karena trotoar tersebut bukan tempatnya berjualan.

Seorang bapak sadar bahwa pekerjaan di rumah (seperti mengasuh anak, memasak, dll) memakan banyak waktu dan tenaga, namun dia tidak mau membantu isterinya karena jenis – jenis pekerjaan tersebut dianggap “pekerjaan perempuan” di daerahnya.

Mempertahankan atau tidak mempertahankan sikap/perilaku baru

Jika perubahan sikap atau perilaku berpengaruh positif, seseorang mungkin akan mempertahankan sikap atau perilaku baru tersebut. Namun jika pengalamannya negative, mungkin perubahan sikap/perilaku tersebut tidak akan dipertahankan.

GOOD GOVERNANCE

A.     Pengertian  Good Governance

Dari beberapa literatur yang ada seperti Masyarakat Transparansi Indonesia - The Indonesian Society for Transparency, sejak tumbangnya rezim Orde Baru dan digantikan dengan gerakan reformasi, istilah Good Governance begitu popular. Hampir di setiap event atau peristiwa penting yang menyangkut masalah pemerintahan, istilah ini tak pernah ketinggalan. Bahkan dalam pidato-pidato, pejabat negara sering mengutip kata-kata di atas. Pendeknya Good Governance telah menjadi wacana yang kian popular di tengah masyarakat.

Meskipun kata Good Governance sering disebut pada berbagai event dan peristiwa oleh berbagai kalangan, pengertian Good Governance bisa berlainan antara satu dengan yang lain. Ada sebagian kalangan mengartikan Good Governance sebagai kinerja suatu lembaga, misalnya kinerja pemerintahan suatu negara, perusahaan atau organisasial masyarakat yang memenuhi prasyarat-prasyarat tertentu. Sebagian kalangan lain ada yang mengartikan good governance sebagai penerjemahan konkret demokrasi dengan meniscayakan adanya civic culture sebagai penopang sustanaibilitas demokrasi itu sendiri.

Masih banyak lagi ‘tafsir’ Good Governance yang diberikan oleh berbagai pihak. Seperti yang didefinikan oleh World Bank sebagai berikut: Good Governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

Namun untuk ringkasnya Good Governance pada umumnya diartikan sebagai pengelolaan pemerintahan yang baik. Kata ‘baik’ disini dimaksudkan sebagai mengikuti kaidah-kaidah tertentu sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Good Governance.

B.     Prinsip-prinsip Good Governance

Kunci utama memahami good governance adalah pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya. Bertolak dari prinsip-prinsip ini akan didapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. Baik-buruknya pemerintahan bisa dinilai bila ia telah bersinggungan dengan semua unsur prinsip-prinsip good governance. Menyadari pentingnya masalah ini, prinsip-prinsip good governance diurai satu persatu sebagaimana tertera di bawah ini:

1.      Partisipasi Masyarakat
Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif.

2.      Tegaknya Supremasi Hukum
Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia.

3.      Transparansi
Tranparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.

4.      Peduli pada Stakeholder
Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan.

5.      Berorientasi pada Konsensus
Tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat, dan bila mungkin, konsensus dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur.

6.      Kesetaraan
Semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka.

7.      Efektifitas dan Efisiensi
Proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin.

8.      Akuntabilitas
Para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggung jawaban tersebut berbeda satu dengan lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan.

9.      Visi Strategis
Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut. Selain itu mereka juga harus memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejarahan, budaya dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut.

C. Pilar-pilar Good Governance

Good Governance hanya bermakna bila keberadaannya ditopang oleh lembaga yang melibatkan kepentingan publik. Jenis lembaga tersebut adalah sebagai berikut :

1. Negara

a. Menciptakan kondisi politik, ekonomi dan sosial yang stabil
b. Membuat peraturan yang efektif dan berkeadilan
c. Menyediakan public service yang efektif dan accountable
d. Menegakkan HAM
e. Melindungi lingkungan hidup
f. Mengurus standar kesehatan dan standar keselamatan publik

2. Sektor Swasta

a. Menjalankan industri
b. Menciptakan lapangan kerja c. Menyediakan insentif bagi karyawan
d. Meningkatkan standar hidup masyarakat
e. Memelihara lingkungan hidup
f. Menaati peraturan
g. Transfer ilmu pengetahuan dan tehnologi kepada masyarakat
h. Menyediakan kredit bagi pengembangan UKM

3. Masyarakat Madani

a. Menjaga agar hak-hak masyarakat terlindungi
b. Mempengaruhi kebijakan publik
c. Sebagai sarana cheks and balances pemerintah
d. Mengawasi penyalahgunaan kewenangan sosial pemerintah
e. Mengembangkan SDM
f. Sarana berkomunikasi antar anggota masyarakat

D. Agenda Good Governance

Good Governance sebagai suatu gerakan adalah segala daya upaya untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang baik. Oleh karena itu gerakan good governance harus memiliki agenda yang jelas tentang apa yang mesti dilakukan agar tujuan utamanya dapat dicapai.

Untuk kasus Indonesia, agenda good governance harus disesuaikan dengan kondisi riil bangsa saat ini, yang meliputi:

1. Agenda Politik

Masalah politik seringkali menjadi penghambat bagi terwujudnya good governance. Hal ini dapat terjadi karena beberapa sebab, diantaranya adalah acuan konsep politik yang tidak/kurang demokratis yang berimplikasi pada berbagai persoalan di lapangan. Krisis politik yang melanda bangsa Indonesia dewasa ini tidak lepas dari penataan sistim politik yang kurang demokratis. Oleh karena itu perlu dilakukan pembaharuan politik yang menyangkut masalah-masalah penting seperti:

a.       Amandemen UUD 1945 Sebagai sumber hukum dan acuan pokok penyelenggaraan pemerintahan, amandemen UUD 1945 harus dilakukan untuk mendukung terwujudnya good governance seperti pemilihan presiden langsung, memperjelas susunan dan kedudukan MPR dan DPR, kemandirian lembaga peradilan, kemandirian kejaksaan agung dan penambahan pasal-pasal tentang hak asasi manusia.

b.      Perubahan Undang-Undang Politik dan Undang-Undang Keormasan yang lebih menjamin partisipasi dan mencerminkan keterwakilan rakyat.

c.       Reformasi agraria dan perburuhan

d.      Mempercepat penghapusan peran sosial politik TNI

e.       Penegakan supremasi hukum

2. Agenda Ekonomi

Krisis ekonomi bisa melahirkan berbagai masalah sosial yang bila tidak teratasi akan mengganggu kinerja pemerintahan secara menyeluruh. Untuk kasus Indonesia, permasalahan krisis ekonomi ini telah berlarut-larut dan belum ada tanda-tanda akan segera berakhir. Kondisi demikian ini tidak boleh dibiarkan berlanjut dan harus segera ada percepatan pemulihan ekonomi. Mengingat begitu banyak permasalahan ekonomi di Indonesia, perlu dilakukan prioritas-priotitas kebijakan. Prioritas yang paling mendesak untuk pemulihan ekonomi saat ini antara lain:

a. Agenda Ekonomi Teknis

Otonomi Daerah. Pemerintah dan rakyat Indonesia telah membuat keputusan politik untuk menjalankan otonomi daerah yang esensinya untuk memberikan keadilan, kepastian dan kewenangan yang optimal dalam pengelolaan sumber daya daerah guna memungkinkan daerah dapat mengaktualisasikan segala potensi yang dimilikinya. Agar pelaksanaan otonomi daerah ini berjalan tanpa gejolak dibutuhkan serangkaian persiapan dalam bentuk strategi, kebijakan program dan persiapan institusi di tingkat pusat dan daerah.

Sektor Keuangan dan Perbankan. Permasalahan terbesar sektor keuangan saat ini adalah melakukan segala upaya untuk mengembalikan fungsi sektor perbankan sebagai intermediasi,serta upaya mempercepat kerja BPPN. Hal penting yang harus dilakukan antara lain pertama; tidak adanya dikhotomi antara bankir nasional dan bankir asing, lebih diperlukan kinerja yang tinggi, tidak peduli apakah hal itu dihasilkan oleh bankir nasional ataupun asing. Kedua, perlu lebih mendorong dilakukannya merger atau akuisisi, baik di bank BUMN maupun swasta. Ketiga, pencabutan blanket guarantee perlu dipercepat, namun dilakukan secara bertahap. Keempat, mendorong pasar modal dan mendorong independensi pengawasan (Bapepam). Kelima, perlunya penegasan komitmen pemerintah dalam hal kinerja BPPN khususnya dalam pelepasan aset dalam waktu cepat atau sebaliknya.

Kemiskinan dan Ekonomi Rakyat. Pemulihan ekonomi harus betul-betul dirasakan oleh rakyat kebanyakan. Hal ini praktis menjadi prasarat mutlak untuk membantu penguatan legitimasi pemerintah, yang pada giliranya merupakan bekal berharga bagi percepatan proses pembaharuan yang komprehensif menuju Indonesia baru.

b. Agenda Pengembalian Kepercayaan

Hal-hal yang diperlukan untuk mengembalikan atau menaikkan kepercayaan terhadap perekonomian Indonesia adalah kepastian hukum, jaminan keamanan bagi seluruh masyarakat, penegakkan hukum bagi kasus-kasus korupsi, konsistensi dan kejelasan kebijakan pemerintah, integritas dan profesionalisme birokrat, disiplin pemerintah dalam menjalankan program, stabilitas sosial dan politik, dan adanya kepemimpinan nasional yang kuat.

c.  Agenda Sosial

Masyarakat yang berdaya, khususnya dalam proses penyelenggaraan pemerintahan merupakan perwujudan riil good governance. Masyarakat semacam ini akan solid dan berpartisipasi aktif dalam menentukan berbagai kebijakan pemerintahan. Selain itu masyarakat semacam ini juga akan menjalankan fungsi pengawasan yang efektif dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.

Sebaliknya, pada masyarakat yang masih belum berdaya di hadapan negara, dan masih banyak timbul masalah sosial di dalamnya seperti konflik dan anarkisme kelompok, akan sangat kecil kemungkinan good governance bisa ditegakkan. Salah satu agenda untuk mewujudkan good governance pada masyarakat semacam ini adalah memperbaiki masalah sosial yang sedang dihadapi.

Masalah sosial yang cukup krusial dihadapi bangsa Indonesia akhir-akhir ini adalah konflik yang disertai kekejaman sosial luar biasa yang menghancurkan kemanusiaan dan telah sampai pada titik yang membahayakan kelanjutan kehidupan dalam bentuk kekerasan komunal dan keterbuangan sosial dengan segala variannya. Kasus-kasus seperti pergolakan di Aceh dan Ambon adalah beberapa contoh dari masalah sosial yang harus segera mendapatkan solusi yang memadai.

Oleh karena itu masyarakat bersama pemerintah harus melakukan tindakan pencegahan terhadap daerah lain yang menyimpan potensi konflik. Bentuk pencegahan terhadap kekerasan komunal dapat dilakukan melalui; memberikan santunan terhadap mereka yang terkena korban konflik, mencegah berbagai pertikaian _vertikal maupun horizontal_ yang tidak sehat dan potensial mengorbankan kepentingan bangsa dan mencegah pula segala bentuk anarkhi sosial yang terjadi di masyarakat.

d. Agenda Hukum

Hukum merupakan faktor penting dalam penegakan good governance. Kekurangan atau kelemahan sistim hukum akan berpengaruh besar terhadap kinerja pemerintahan secara keseluruhan. Dapat dipastikan, good governanance tidak akan berjalan mulus di atas sistim hukum yang lemah. Oleh karena itu penguatan sistim hukum atau reformasi hukum merupakan kebutuhan mutlak bagi terwujudnya good governance.

Sementara itu posisi dan peran hukum di Indonesia tengah berada pada titik nadir, karena hukum saat ini lebih dianggap sebagai komiditi daripada lembaga penegak keadilan. Kenyataan demikian ini yang membuat ketidakpercayaan dan ketidaktaatan pada hukum oleh masyarakat.

Untuk memulihkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap hukum dalam rangka mewujudkan good governance diperlukan langkah-langkah kongkret dan sistimatis.

Langkah-langkah tersebut adalah:

a.       Reformasi Konstitusi Konstitusi merupakan sumber hukum bagi seluruh tata penyelenggaran negara. Untuk menata kembali sistim hukum yang benar perlu diawali dari penataan konstitusi yang oleh banyak kalangan masih banyak mengandung celah kelemahan.

b.      Penegakan Hukum Syarat mutlak pemulihan pepercayaan rakyat terhadap hukum adalah penegakan hukum. Reformasi di bidang penegakkan hukum yang bersifat strategis dan mendesak untuk dilakukan adalah; pertama, reformasi Mahkamah Agung dengan memperbaiki sistim rekrutmen (pengangkatan), pemberhentian, pengawasan dan penindakan yang lebh menekankan aspek transparansi dan partisipasi masyarakat. Perbaikan sebagaimana tersebut di atas harus dilakukan oleh Komisi Yudisial Independen yang anggotanya terdiri dari mantan hakim agung, kalangan prakatisi hukum, akademisi/cendekiawan hukum dan tokoh masyarakat. Kedua, reformasi Kejaksaan.

Untuk memulihkan kinerja kejaksaan saat ini khususnya dalam menangani kasus-kasus KKN dan pelanggaran HAM, perlu dilakukan fit and proper test terhadap Jaksa Agung dan pembantunya sampai eselon II untuk menjamin integritas pribadai yang bersangkutan. Selain itu untuk mengawasi kinerja kejaksaan perlu dibentuk sebuah komisi Independen Pengawas Kejaksaan.

c.       Pemberantasan KKN KKN merupakan penyebab utama dari tidak berfungsinya hukum di Indonesia. Untuk memberantas KKN diperlukan setidaknya dua cara; pertama dengan cara mencegah (preventif) dan kedua, upaya penanggulangan (represif). Upaya pencegahan dilakukan dengan cara memberi jaminan hukum bagi perwujudan pemerintahan terbuka (open government) dengan memberikan jaminan kepada hak publik seperti hak mengamati perilaku pejabat, hak memperoleh akses informasi, hak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan hak mengajukan keberatan bila ketiga hak di atas tidak dipenuhi secara memadai.

Sedangkan upaya penanggulangan (setelah korupsi muncul) dapat diatasi dengan mempercepat pembentukan Badan Independen Anti Korupsi yang berfungsi melakukan penyidikan dan penuntutan kasus-kasus korupsi, memperkenalkan hakim-hakim khusus yang diangkat khusus untuk kasus korupsi (hakim ad hock) dan memperlakukan asas pembuktian terbalik secara penuh.

d.      Sumbangan Hukum dalam Mencegah dan Menanggulangi Disintegrasi Bangsa Pengakuan identitas terhadap nilai-nilai lokal, pemberian kewenangan dan representasi yang lebih luas kepada daerah, pemberdayaan kemampuan masyarakat dan akses pengelolaan terhadap sumber daya alam lokal menjadi isu penting yang sangat stategis di dalam menciptakan integritas sosial, karena selama lebih dari tiga dekade masyarakat selalu ditempatkan sebagai obyek, tidak diakui berbagai eksistensinya dan diperlakukan tidak adil. Akumulasi dari permasalahan tersebut akhirnya menciptakan potensi yang sangat signifikan bagi proses disintegrasi.

e.       Pengakuan Terhadap Hukum Adat dan Hak Ekonomi Masyarakat Untuk menjamin hak-hak masyarakat hukum adat, maka diperlukan proses percepatan di dalam menentukan wilayah hak ulayat adat secara partisipatif. Dengan begitu rakyat akan mendapatkan jaminan di dalam menguasai tanah ulayat adat mereka dan juga akses untuk mengelola sumber daya alam di lingkungan dan milik mereka sendiri.

f.       Pemberdayaan Eksekutif, Legislatif dan Peradilan Untuk lebih meningkatkan representasi kepentingan daerah di tingkat nasional, perlu dilakukan rekomposisi keanggotaan utusan daerah, di mana keterwakilan rakyat di daerah secara kongkret diakomodasi melalui pemilihan anggota utusan daerah secara langsung oleh rakyat. Sistim pemilihan langsung juga dilakukan untuk para pejabat publik di daerah khususnya gubernur, bupati/walikota.

Penerapan penegak hukum harus dilakukan secara kontekstual dengan menggunakan kebijakan ‘selektive enforcement’ sehingga keadilan memang berasal dari rasa keadilan yang hidup di masyarakat.

PRINSIP PENDIDIKAN ORANG DEWASA

PRINSIP Pendidikan Orang Dewasa (POD)

Pembangunan adalah upaya – upaya yang dilakukan oleh lembaga/agen pembangunan yang bekerja bersama masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam pengembangan program pembangunan, upaya – upaya peningkatan kemampuan tersebut, diharapkan pada akhirnya, masyarakat mampu menyelenggarakan upaya-upaya mengatasi masalah mereka sendiri dan kegiatan-kegiatan inovatif untuk memajukan masyarakatnya sendiri.

Begitu pentingnya faktor manusia dalam pembangunan, sehingga upaya peningkatan kemampuan, perubahan sikap, dan perilaku pelaku – pelakunya (manusia dewasa), perlu diperhatikan sungguh – sungguh.

Berbicara mengenai Pendidikan Orang Dewasa, masalahnya lebih dari sekedar mengajarkan suatu pengatahuan baru kepada orang dewasa, karena orang dewasa telah memiliki sikap dan pengetahuan  sehingga informasi baru akan mereka bandingkan dengan pengalaman, pengetahuan dan konsep –konsep mereka selama ini.

Siapakah Orang Dewasa itu ?

Benar, bahwa orang yang sudah berumur (akil balik), bisa kita sebut orang dewasa, tetapi dalam membicarakan pendidikan orang dewasa ini tidak semata – mata mengacu pada kedewasaan biologis, tetapi cenderung mengacu pada kedewasaan sosialnya.

Bagaimana Proses Belajar Bagi Orang Dewasa ?

Ada dua tujuan dari proses belajar bagi orang dewasa, yaitu  pada perkembangan individual dan pada peningkatan partisipasi sosial dari individu. Pendidikan orang dewasa meliputi segala bentuk pengalaman belajar yang dibutuhkan oleh orang dewasa, pria maupun wanita sesuai dengan bidang perhatian dan kemampuannya. Akibat atau hasil dari belajarnya orang dewasa nampak pada perubahan perilakunya.

Perilaku seseorang dipengaruhi oleh sikap, pengetahuan, keterampilan yang dimilikinya serta dalam hal tertentu oleh sarana yang mendukungnya, maka proses belajar manusia dewasa kea rah perubahan perilaku hendaknya digerakkan melalui usaha perubahan sikap baru, memberinya pengetahuan baru, melatihkan keterampilan baru dan dalam hal tertentu penyediaan sarana baru. Perubahan perilaku seseorang akan terjadi jika isi dan cara pembelajarannya sesuai dengan kebutuhan yang dirasakannya. Sedang perubahan perilaku itu sendiri terjadi proses reflek di dalam dirinya sendiri

Pada prinsipnya, proses belajar bagi orang dewasa adalah suatu ‘proses belajar dari pengalaman’. Belajar bagi orang dewasa melalui 4 tahap, yakni pengalaman nyata, pengamatan/refleksi, konseptualisasi dan penerapan .

 

Orang dewasa akan bisa belajar secara efektif, bila melalui ke empat tahap tersebut. Namun, setiap orang berbeda kemampuannya dalam melalui proses belajar. Ada yang belajar dari pengalaman nyata, ada yang dari pengamatan, dan sebagainya. Yang jelas proses belajar adlah pengalaman individual, yang akan sangat tergantung dari karakteristik orang bersangkutan.

Bagaimana Prinsip – Prinsip Belajar Bagi Orang Dewasa ?

Sesuai dengan kedewasaan sosialnya, orang dewasa sesungguhnya tidaklah seperti gelas kosong yang dengan mudah dapat kita tuangi sesuatu ke dalamnya. Beberapa prinsip Pendidikan Orang Dewasa yang perlu diperhatikan dan diterapkan dalam penyelenggaraan program, yaitu :

1.      Orang yang mempunyai konsep diri

Orang  dewas  menganggap dirinya mampu untuk membuat keputusan dan mampu menghadapi segala risiko atas keputusannya, serta mengatur hidupnya agar mandiri. Harga diri sangat penting bagi orang dewasa. Seorang dewasa menuntut dihargai terutama dalam hal pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan kehidupannya. Sikap yang terkesan menggurui cenderung ditanggapi negatif. Mereka cenderung menghindar, menolak dan merasa tersinggung apabila diperlakukan seperti anak – anak. Mereka akan menolak situasi belajar yang kondisinya bertentangan dengan konsep dirinya sebagai individu yang mandiri. Sehingga mereka perlu dilibatkan secara penuh dalam menentukan kebutuhan belajar dan merancang belajar secara partisipatif. Sumber belajar berfungsi sebagai pembimbing, fasilitator serta narasumber.

2.      Orang  Dewasa Kaya Akan Pengalaman

Makin lanjut usia seseorang, makin banyak pengalaman yang ia miliki. Adapun pengalaman orang dewasa diperoleh dari :

• Peristiwa yang dialami pada masa lalu dan masa kini.
• Hubungan dengan lingkungan di sekitarnya.
• Pengalaman dengan dirinya sendiri pada masa kini dan masa lampau.

3.      Orang Dewasa Mempunyai Kesiapan Belajar

Masa kesiapan belajar orang dewasa berubah sejalan dengan usia dan peran sosial yang mereka tampilkan. Untuk itulah, urutan program belajar berdasarkan tahapan dalam yang relevan dengan peran mereka menjadi penting untuk diutamakan.

4.      Orang Dewasa Berpandangan Untuk Segera Menerapkan Hasil Belajarnya

Orang dewasa senantiasa berorientasi pada kenyataan. Oleh karena itu, kegiatan belajar bagi orang dewasa sebaiknya diarahkan pada kemampuan memecahkan masalah yang dihadapi dalam kehidupannya.

5.      Orang Dewasa Itu Dapat Belajar

Sesungguhnya orang dewasa dapat melakukan kegiatan belajar. Apabila orang dewasa tidak menampilkan kemampuan belajar yang sebenarnya, kemungkinan hal ini disebabkan oleh adanya perubahan faktor fisiologis seperti menurunnya pendengaran, penglihatan, atau tenaga sehingga mempengaruhi kecepatan belajarnya. Fasilitator perlu mendorong dan membantu warga belajar untuk belajar sesuai dengan langkah yang mereka inginkan dan terapkan sendiri.

6.      Belajar Merupakan Proses yang Terjadi Pada Diri Orang Dewasa

Setiap warga belajar akan mengontrol langsung proses belajarnya, termasuk potensi intelektual, emosi serta fisik. Ia merasa adanya kebutuhan untuk belajar dan melihat tujuan pribadinya yang akan tercapai melalui belajar. Proses belajar akan terpusatkan pada pengalaman sendiri melalui interaksi dirinya dengan lingkungannya, dengan demikian seni pembelajaran orang dewasa merupakan upaya mengelola lingkungan dan proses belajar itu sendiri. Untuk itu, digunakan metode dan teknik dimana warga belajarnya terlibat secara intensif dalam mendiagnosa kebutuhan belajar serta menilai proses belajar.

Orang dewasa tidak suka diperintah untuk melakukan sesuatu, kecuali jika mereka diberi kesempatan untuk bertanya ‘mengapa ?’ dan mengambil keputusannya sendiri.

Suasana Belajar Bagi Orang Dewasa

Setiap bentuk program pendidikan bagi orang dewasa, harus ditunjang interaksi dan kegiatan program yang mampu mengimbanginya. Untuk membentuk interaksi program yang mampu menunjang pencapaian tujuan program, maka fasilitator harus dapat merancang dan membentuk suasana belajar yang dapat diikuti oleh warga belajar. Pendidikan orang dewasa dilakukan dengan pengelompokkan sesuai dengan minat atau kebutuhan , bukan suatu kelas atau jenjang.

Bentuklah suasana belajar yang penuh keakraban dan tidak menegangkan. Membentuk suasana belajar yang bersifat non – formal, dalam arti :

a)      Kumpulan manusia aktif.

b)      Suasana hormat menghormati.

c)      Suasana harga menghargai.

d)      Saling percaya.

e)      Suasana penemuan diri.

f)       Suasana keterbukaan.

g)      Suasana mengakui kekhasan pribadi.

h)      Suasana membenarkan perbedaan.

i)        Suasana mengakui hak untuk berbuat salah.

j)        Suasana membolehkan keraguan.

k)      Evaluasi bersama dan evalusi diri. 

PERAN FASILITATOR

PERAN FASILITATOR

Sikap pembimbing bagi orang dewasa mempunyai arti dan pengaruh yang besar. Sikap yang perlu untuk menciptakan proses belajar sebuah kelompok adalah sebagai berikut :

Empati

Berarti menyetel pada gelombang pemancar yang sama dengan peserta, yakni mencoba melihat situasi sebagaimana peserta juga melihatnya, berada dan bersatu dengan peserta, membiarkan diri sendiri menyatu dengan pengalaman peserta, merenungkan pengalaman tersebut sambil menekan penilaian sendiri, lalu mengkomunikasikan pengertian itu kepada mereka, bersikap manusiawi dan tidak bereaksi secara mekanis atau memahami masalah peserta hanya secara intelektual, ikut merasakan apa arti manusia dan benda bagi mereka.

Wajar

Berarti jujur, apa adanya, terus terang, konsisten, terbuka, mencerminkan perasaan yang sebenarnya, mengatakan apa adanya, secara sadar menghindari peran sebagai pengajar, mengungkapkan perasaan secara konkret, dan merespon secara tulus.

Respek

Berpandangan positif terhadap peserta, mengkomunikasikan kehangatan, perhatian, pengertian, menghargai perasaan, pengalaman dan kemampuan mereka.

Komitmen

Menghadirkan diri secara penuh, siap menyertai kelompok dalam segala keadaan, mengakui secara jujur kalau merasa bosan atau pikiran melayang jauh, melibatkan diri dalam suka duka.

Mengakui kehadiran orang lain

Mengakui adanya orang lain, tidak menonjolkan diri agar orang lain berkesempatan mengungkapkan diri, bergaul dengan mereka, menunjukkan kepada mereka bahwa ‘saya sadar akan kehadirannya’, mengakui tiap peserta sebagai makhluk bebas yang berhak ada di sana dan bertanggungjawab atas kehadirannya.

Membuka diri

Dalam hal ini keterbukaan mempunyai dua segi ,

Pertama menerima keterbukaan orang lain tanpa menilai dengan ukuran konsep dan pengalaman kita sendiri, setiap saat bersedia mengubah sikap dan pendapat dan konsep kita sendiri, tidak bersikap ngotot agar bermunculan kemingkinan – kemungkinan baru.

Kedua, secara aktif mengungkapkan diri kepada orang lain, mengenalkan diri kepada kelompok, apa yang saya rasakan, apa mharapan saya, bagaimana pandangan saya, suka dan duka saya, mau mengambil risiko melakukan kekeliruan.

Tidak menggurui

Mengingat bahwa peserta adalah orang dewasa yang mempunyai keahlian sendiri, pengalaman sendiri dan seringkali adalah pemimpin di dalam lingkungannya, maka sikap menggurui dapat dirasakan oleh peserta sebagai meremehkan.

Tidak menjadi ahli

Artinya tidak terpancing untuk menjawab setiap pertanyaan, seakan – akan fasilitator harus ahli dalam segala bidang.

Tidak memutus bicara

Pada waktu peserta bertanya atau mengemukakan pendapatnya fasilitator jangan memutus hanya karena kebetulan ia merasa tak sabar.

Tidak berdebat

Bersoal jawab dengan satu orang saja di tengah – tengah sekian banyak peserta dapat menimbulkan kebisanan.

Tidak diskriminatif

Merupakan hal yang baik kalau pembimbing berusaha untuk memberi perhatian secara merata, bukan hanya kepada satu atau dua orang peserta saja yang disukai secara pribadi.