KOMUNIKASI PEMBANGUNAN

Pengertian

Komunikasi pembangunan adalah komunikasi yang dilaksanakan dalam pengembangan program pembangunan dengan tujuan meningkatkan pengetahuan, mengembangkan sikap dan mengubah perilaku masyarakat untuk mencapai peningkatan kesejahteraan hidup masayrakat.

Artinya, tujuan komunikasi pembangunan adalah :

1.      Agar masyarakat memiliki pengetahuan yang memadai yang diperlukan untuk menjalankan dan meningkatkan kehidupannya

2.      Agar masyarakat memiliki sikap yang mendukung upaya – upaya pembangunan bagi dirinya sendiri.

3.      Agar masyarakat memiliki perilaku atau melakukan tindakan yang didasarkan sikapnya tersebut.

Pengetahuan, Sikap dan Perilaku Apa ?

Dalam pengertian komunikasi di atas, dikatakan bahwa tujuan komunikasi pembangunan adalah mengembangkan pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan hidup mereka.

Pertanyaannya :

a)      Pengetahuan apa saja yang masih harus dimiliki oleh masyarakat ?

b)      Sikap apa saja yang harus dimiliki oleh mereka ?

c)      Perilaku seperti apa saja yang diharapkan dari mereka ?

Di negara berkembang seperti Indonesia, segala aspek kehidupan masyarakat masih perlu ditingkatkan, baik itu pengembangan pertanian, pengembangan ekonomi, kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan, pelestarian lingkungan, dan sebagainya. Artinya masyarakat masih memerlukan pengembangan pengetahuan, sikap dan perilaku di berbagai hal tersebut serta dukungan agar mereka mampu melaksanakan peningkatan keadaan hidupnya.

Beberapa Istilah Lain

Beberapa istilah kemudian muncul, yaitu : komunikasi pertanian, komunikasi kesehatan, komunikasi lingkungan, komunikasi politik, komunikasi sosial, komunikasi antabudaya, dan sebagainya.

Mengapa Perlu Komunikasi Pembangunan ?

Berbagi upaya penemuan agar lebih baik dalam berkomunikasi dan bekerja bersama masyarakat telah melahirkan pendekatan, metode, dan alat yang dianggap lebih tepatguna. Bukan hanya sekedar tepat guna tetapi juga lebih memperhatikan masyarakat sebagai manusia (subyek), bukan obyek (target) pembangunan.

Komunikasi pembangunan yang demikian, selain bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara ekonomi ( materiil , juga bertujuan meningkatkan peran serta manusia ( masyarakat ) dalam menentukan nasibnya sendiri. Tujuannya, agar masyarakat bisa melangsungkan peningkatan hidupnya sendiri secara mandiri. Ketergantungan masyarakat terhadap ‘orang luar’ (agen pembangunan) perlu dikurangi menuju hubungan yang setara. Salah satu upaya untuk mengurangi ketergantungan kepada orang luar yaitu dengan menghargai dan mengembangkan pengetahuan lokal. Selain upaya masyarakat tidak tergantung pada pengetahuan dan teknologi luar, kenyataan memperlihatkan bahwa pengetahuan dan teknologi luar belum tentu cocok dengan kondisi setempat.

Dari Komunikasi Searah ke Komunikasi Partisipatif

Dengan pemikiran demikian, komunikasi pembangunan ‘cara lama’ (tradisional) dimana peran agen pembangunan adalah sebagai ‘guru’ dan sumber informasi diganti menjadi fasilitator yang saling belajar dan saling bertukar informasi dengan masyarakat. Agen pembangunan juga bertugas untuk memperkenalkan sumber-sumber informasi lainnya agar masyarakat bisa mengakses. Diharapkan, lambat laun masyarakat mampu memfasilitasi dirinya sendiri dan memilih serta mencari informasi yang dibutuhkannya. Selain itu, menghargai kemampuan dan pengetahuannya sendiri.

Komunikasi yang demikian dimana ‘orang luar’ dan masyarakat menjadi mitra belajar dan mitra diskusi, seringkali disebut sebagai komunikasi partisipatif, atau bahkan disebut juga sebagai komunikasi pembebasan (membebaskan masyarakat dari perasaan malu untuk berbicara, takut salah, rendah diri dan sebagainya).

Kesenjangan Masyarakat

Di Negara berkembang seperti Indonesia, masyarakat masih memiliki kesenjangan keadaan atau ketimpangan keadaan. Salah satu sebabnya karena sebagian besar masyarakat mengalami kesulitan untuk memperoleh  (akses) pengetahuan dan informasi yang diperlukan mereka untuk membuat hidupnya lebih baik. Apalagi masa sekarang merupakan abad kemajuan teknologi dan informasi, sehingga masyarakat yang demikian akan semakin tertinggal dari pembangunan.

Apakah dalam mengatasi kesenjangan masyarakat, pembangunan hanya menggarap upaya – upaya untuk mengatasi kesenjangan informasi saja ? Ternyata tidak, ada kesenjangan di luar ‘kesenjangan informasi’ yang juga perlu mendukung upaya peningkatan keadaan  masyarakat.

Memberikan Pelayanan Pada Masyarakat

Dengan memperhatikan tabel di atas, terlihat bahwa selain informasi dalam membangun masyarakat, diperlukan juga upaya – upaya mengatasi kesenjangan lain yang mereka alami. Tugas agen pembangunan bukan hanya memfasilitasi masyarakat agar mampu ‘melayani dirinya sendiri’ (mandiri), tetapi juga memberi tugas menghubungkan masyarakat dengan sumber ‘pelayanan’ terhadap hal – hal yang di luar kemampuan masyarakat untuk melaksanakannya sendiri.

Siapa yang bertanggung jawab terhadap tugas pelayanan ini?. Yang paling bertanggung jawab terhadap pelayanan masyarakat tentu saja lembaga – lembaga yang memang dibentuk untuk mengembangkan program pembangunan masyarakat, baik Lembaga Pemerintah maupun lembaga non pemerintah seperti swasta dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Petugas program menjalankan pemberian pelayanan lembaganya untuk masyarakat atau memfasilitasi hubungan masyarakat dengan sumberdaya atau pelayanan yang tidak bisa disediakan oleh lembaganya. Biaya pelayanan memang dimiliki oleh lembaga-lembaga ini, yang menjadi hak masyarakat karena sumber utamanya adalah dari pajak masyarakat sendiri selain dari bantuan asing atau bantuan bantuan lain dari dalam negeri.

Jenis – jenis pelayanan itu antara lain adalah :

1.     Pelatihan – pelatihan untuk peningkatan keterampilan yang dibutuhkan (misalnya pengembangan benih/bibit, pembuatan pupuk hijau, pembuatan terasering, dsb)

2.     Kegiatan  kelompok  masyarakat yang  diperlukan untuk melaksanakan  sesuatu ( mengembangkan atau mengujicobakan teknologi baru )

3.     Perlunya fasilitas yang dibutuhkan untuk mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat (sarana MCK, Puskesmas, Koperasi dll)

4.     Kebutuhan alat, bahan, maupun dana untuk kegiatan – kegiatan pembangunan yang di luar kemampuan masyarakat, dan sebagainya.